Ketua DPR: Tunda Dulu Amendemen UUD 1945

Ekonomi - / Senin, 30 Agustus 2010
Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua DPR Marzuki Alie menyarankan niatan DPD RI melakukan kembali amendemen UUD 1945 sebaiknya ditunda dulu. Masih banyak pasal dari UUD 1945 sebelum dan sesudah amendemen 1999 yang masih belum bisa dilaksanakan oleh negara.

Hal itu diutarakan Marzuki di Gedung DPR/MPR RI, Senin (30/8). Ia menyatakan kewajiban negara memilihara fakir miskin dan anak-anak telantar yang diatur dalam UUD 1945 misalnya, sampai saat ini masih belum bisa diberikan.

"Belum lagi pasal-pasal lainnya seperti kekayaan alam dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, karena yang menikmati masih sebagian kecil orang saja," ujar dia.

Menurut Marzuki sesempurna apapun amendemen dilakukan, tidak akan membawa dampak jika aturan yang menjadi konstitusi tidak dilaksanakan. Karena itu, UUD 1945 jangan hanya sekadar menjadi pajangan saja. Rakyat membutuhkan realisasi janji-janji negara yang tertulis dalam konstitusi yang telah ada. Bukan janji baru yang dituangkan dalam pasal-pasal amendemen UUD 1945.

Marzuki menyatakan lebih baik energi bangsa Indonesia dipergunakan untuk merealisasikan kewajiban yang telah ada seperti pendidikan, kesehatan, keamanan.

"Seharusnya kita sebagai penyelenggara negara malu karena belum bisa memberikan hak rakyat, tapi kita kembali hanya membicarakan aturan tertulis tanpa mau fokus melakukan apa yang telah ditulis terlebih dahulu," pinta dia.

Karena itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu pun meminta DPD RI untuk mengoptimalkan anggaran dan fasilitas yang diberikan negara daripada mengamendemen UUD 1945 demi perluasan wewenang. Sebab sejak dua periode DPD RI berdiri hasil kerjanya belum jelas.

"Seperti DPD, jika memang ternyata membawa manfaat dan jelas bagaimana mereka jika ditambah kewenangan lebih, maka kita tambahkan kewenangan itu, namun bila tidak yah dibubarkan saja. Namun itu semua harus lewat kajian yang benar-benar matang," tutup dia.(Andhini)