SAKDALLAH BAWEAN.COM

Minggu, November 22, 2009

40.000 TKI Dijualbelikan

Minggu, 22 November 2009
SUKOHARJO, KOMPAS.com - Minimnya keterampilan tenaga kerja Indonesia menyebabkan mereka kerap mendapat masalah di negara asing tempat mereka bekerja. Setiap tahun, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI mencatat ada 40.000-50.0000 TKI yang mendapat masalah, seperti tidak digaji, dianiaya, atau PHK sepihak. Mereka terutama yang bekerja di negara-negara Timur Tengah.

Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat mengatakan, TKI itu dapat dikatakan diperdagangkan. Seharusnya mereka diberi pelatihan kerja, 200 jam untuk TKI ke Timur Tengah dan 400 jam untuk tujuan negara di Asia Pasifik. ”Yang terjadi, perekrutan TKI seperti perdagangan manusia, terutama yang ke Timur Tengah,” kata Jumhur di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sabtu (21/11).

Menurut Jumhur, banyak terjadi penyimpangan dalam perekrutan TKI ke Timur Tengah. Perusahaan jasa TKI (PJKTI) yang nakal tidak melatih TKI dan tidak memeriksa kesehatan TKI sehingga terjadi jual-beli sertifikat kesehatan. Keuntungan PJTKI nakal sekitar Rp 5 juta untuk setiap TKI.

Motivasi mencari keuntungan lebih ini, menurut Jumhur, didukung Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15, 16, 17, dan 18 Tahun 2009. Sebenarnya peraturan serupa, yakni Permenakertrans No 22/2008, telah dihapus dengan dikabulkanya uji materi oleh Mahkamah Agung. Namun, kemudian dibuat peraturan baru yang identik dengan Permenakertrans No 22/2008 itu.

”Menteri yang baru sekarang jika tidak ingin dituduh melakukan perdagangan manusia harus menghapus Permenakertrans itu. Pak Muhaimin Iskandar mudah-mudahan konsisten dengan komitmennya akan menghapus Permenakertrans 15, 16, 17, dan 18 dalam 100 hari pertama program kerjanya,” kata Jumhur. (EKI)

Kamis, Oktober 29, 2009

Siapa Berani Hukum Mati Antasari?

29/10/2009 - 12:15
INILAH.COM, Jakarta - Hari ini, Kamis (29/10), putusan sela kasus mantan Ketua KPK Antasari Azhar dibacakan. Jaksa Penuntut Umum menjerat dengan pasal 55 ayat 1, dengan ancaman hukuman maksimal: mati!

Bagi awam, kasus Antasari menjadi multi-perspektif. Ada yang melihat kasus ini sebagai kejahatan kriminal, dimana Antasari didakwa sebagai dalang dari sebuah peristiwa pembunuhan berencana yang tragis.

Ada juga yang menilai, bahwa kasus Antasari adalah aib yang menunjukkan betapa KPK, bukan malaikat. Masih ada dusta di sana. Ada juga yang melihat, Antasari adalah pemantik bagi pihak-pihak yang terganggu dengan gerakan anti-korupsi KPK.

Ada juga yang melihat suram. Bahwa, siapa KPK, siapa Antasari, siapa Nasrudin, semuanya menjadi tidak jelas. Yang ekstrem lagi, ada yang melihat bahwa kasus Antasari adalah sebuah konspirasi!

Hari ini, Kamis (29/10) menjadi penting. Sebab, hakim membacakan putusan sela. Bahwa kasus Antasari akan dilanjut. Eksepsi Antasari ditolak. Pembelaan mantan jaksa, yang pernah menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini, ditolak hakim.

Antasari, dalam salah satu pembelaannya, menyebut bahwa kasus yang didakwakan pada dirinya, adalah konspirasi untuk melemahkan lembaga yang dia pimpin, KPK.

Inilah yang sekarang menjadi multi-perspektif publik. Sebab, KPK sendiri saat ini sedang diberondong kasus-kasus skala nasional.Ada kasus cicak-buaya. Ada kasus rekaman. Ada juga kasus pencatut nama Presiden SBY.

Inilah, yang membuat publik harus tetap konsisten. Bahwa, setiap kasus ini mempunyai ruang dan tuntutan yang berbeda.

Khusus sidang hari ini, Kamis (29/10), Antasari adalah terdakwa dalam sebuah tindak pidana pembunuhan. Motifnya, soal perempuan bernama Rani.

JPU pasang target tinggi dalam kasus ini. Antasari dijerat dengan pasal 55, ayat 1, ke 1. Bahwa, terdakwa didakwa sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Untuk kasus pembunuhan ini, ancaman hukumannya berat. Maksimal, hukuman mati. Tentu saja, tidak serta-merta hukum akan menjatuhkan hukuman mati pada Antasari Azhar.

Masih ada sidang-sidang berikutnya. Yang, tentu saja, akan menghadirkan saksi-saksi yang berkaitan dengan Misteri Cinta Segitiga yang mencuat kuat dalam kasus pembunuhan Nasrudin ini.

Pertanyaannya: apakah Antasari akan diganjar hukuman maksimal?

Meragukan. Sebab, dari Antasari pula muncul testimoni yang menyeret institusi Kepolisian RI. Lalu, muncul lagi rekaman yang mencatut nama Presiden SBY.

Jadi, sidang Antasari hari ini, adalah pintu masuk untuk sebuah kasus-kasus besar lain. Lihat saja, begitu Antasari membuat testimoni, muncul efek domino.

Siapa tahu, pada sidang-sidang selanjutnya akan ada testimoni lain dari Antasari. Kalau sudah begitu, siapa berani menghukum mati Antasari?[IMS]

Presiden Resmikan National Summit

Kamis, 29 Oktober 2009 | 08:56 WIB
Menteri Koordinator bidang perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, menggelar jumpa pers untuk menjelaskan rencana digelarnya acara National Summit, di Kantor Kementrian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (28/10). Acara National Summit sendiri akan digelar pada 29-31 Oktober 2009.

Laporan wartawan KOMPAS.COM Wahyu Satriani Ari Wulan

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka acara National Summit, Kamis (29/10) pukul 09.00. Presiden akan membuka acara ini dengan memaparkan visi pemerintah untuk lima tahun ke depan.

Dipastikan, sebanyak 1.424 orang hadir dalam acara nasional ini. Perhelatan nasional yang bertema "Mewujudkan Indonesia Sejahtera, Adil dan Demokratis" ini akan dihadiri oleh pejabat pemerintah pusat terkait, di antaranya para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, para eselon I dari berbagai departemen, dan pejabat pemerintah daerah. Bakal hadir pula perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), dan Kadin Provinsi, serta pimpinan DPR dan DPRD. Demikian juga asosiasi atau himpunan pengusaha, LSM, lembaga keuangan bank, dan non-bank, serta pengamat dan perwakilan perguruan tinggi.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Rabu kemarin, mengatakan bahwa acara yang merupakan kerja sama antara pemerintah dan Kadin ini digelar untuk memantapkan program kerja Kabinet Indonesia Bersatu II ke depan. Acara ini adalah sarana dialog dan pembahasan dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) bangsa.

Sebanyak tiga bidang yang akan disentuh dalam kegiatan ini adalah ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan polhukam, yang kesemuanya dikaitkan dengan dunia usaha nasional. "Sebelum menetapkan program prioritas kerja Kabinet pada lima tahun serta 100 hari kerja kepada publik, Presiden menghendaki agar dialog dan pembahasan dilakukan. Untuk itu, National Summit akan dimanfaatkan untuk itu," ungkap Hatta.

Setelah acara pembukaan pagi ini, agenda akan berlanjut dengan sidang hingga 30 Oktober di Hotel Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta. Pada 31 Oktober, penanggung jawab kegiatan, yakni Wapres Boediono, akan menyampaikan laporan kepada Presiden di Istana Negara.

Setelah melalui pembahasan internal yang dilakukan Presiden, maka direncanakan pada awal November, pemerintah akan mengumumkan kepada publik mengenai program kerja yang akan ditempuh untuk lima tahun ke depan, termasuk program kerja 100 hari.

Sabtu, Oktober 24, 2009

Presiden Bertolak ke KTT ASEAN

24 Oktober 2009
JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sabtu (24/10) pagi, bertolak dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju Hua Hin, Thailand, untuk mengikuti KTT ASEAN ke-15. Dilepas oleh Wapres Boediono dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Presiden berangkat didampingi Ibu Ani Yudhoyono.

Ikut di dalam rombongan antara lain sejumlah Kabinet Indonesia Bersatu II, yakni Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mendag Mari Elka Pangestu, Menbudpar Jero Wacik, dan Mentan Suswono. Presiden juga mengikutsertakan Kepala BKPM Gita Wirjawan yang sebenarnya belum dilantik.

KTT ASEAN yang dibuka Kamis (22/10) lalu oleh PM Thailand Abhisit Vejjajiva, antara lain, akan membahas masalah penanganan krisis ekonomi, terutama untuk mendorong UKM yang terbukti mampu bertahan dari dampak krisis.

Hal lain yang disepakati dalam KTT ASEAN adalah berdirinya Badan HAM ASEAN. Juru bicara Presiden Dino Patti Djalal mengatakan, isu-isu yang dibahas dalam pertemuan itu antara lain soal usulan Singapura mengenai hubungan pembangunan infrastruktur antarnegara ASEAN, keamanan pangan dan energi, ekonomi global, krisis keuangan serta perubahan iklim dan manajemen bencana.

Keberangkatan Presiden Yudhoyono ke Thailand ini merupakan kunjungan ke luar negeri yang pertama dilakukan Yudhoyono setelah dilantik sebagai Presiden RI periode 2009-2014 pada Selasa (20/10) lalu