Jupe Terus Menuai Protes

Rabu, 21 April 2010
Pacitan, (tvOne)
Gerakan anti-Jupe (panggilan akrab artis ibu kota bernama Julia Perez) yang digalang oleh masyarakat pencinta seni dan Aliansi Perempuan Pacitan, Jawa Timur, terus berlanjut. Sejumlah aktivis, yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pacitan, menggelar aksi simpatik di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Rabu (21/3).

"Seorang calon bupati maupun wakil bupati tidak boleh cacat moral dan sosial. Mereka juga harus jujur, santun, sederhana, dan berwibawa. Kami memberikan wawasan ini untuk masyarakat agar tidak salah pilih," kata Nurrodhi selaku koordinator aksi.

Melalui serangkaian aksi simpatik yang mereka gelar di jalan protokol, para aktivis tersebut mengajukan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi calon bupati maupun wakil bupati, di antaranya harus mengenal baik karakteristik masyarakat Kabupaten Pacitan.

Ia menegaskan bahwa setiap bakal calon bupati yang akan maju dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pacitan haruslah memiliki rekam jejak yang baik. "Tidak hanya dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga punya kapabilitas dalam mengelola birokrasi pemerintahan," ujarnya.

Aspirasi aktivis HMI tersebut disambut baik oleh sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pacitan yang partainya tidak ikut dalam koalisi pencalonan Jupe. Kepada para mahasiswa, mereka berjanji untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut agar Pilkada Pacitan menghasilkan pemimpin yang baik, berwibawa, dan benar-benar dikehendaki masyarakat.

Selain HMI, Ketua Pengurus Daerah Aisyiah Cabang Pacitan, Indrayati, juga menuntut calon bupati maupun wakil bupati Pacitan harus putra daerah. "Seseorang calon pemimpin tidak cukup Islam saja, tapi juga harus memiliki kapasitas moral atau akhlak yang baik. Baik dalam hal berpenampilan, berbicara, maupun dalam bergaul," katanya.

Sebelumnya jaringan perempuan di daerah itu juga melakukan aksi penolakan dan mendukung pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, para pezina tidak boleh mencalonkan diri sebagai kepala dan wakil kepala daerah.