SAKDALLAH AL-BAWEANY.COM

Selasa, Maret 09, 2010

Virus AIDS Bersembunyi di Sumsum Tulang

Selasa, 9 Maret 2010
JAKARTA, KOMPAS.com — Virus penyebab AIDS ternyata bisa bersembunyi di dalam sumsum tulang sehingga tidak bisa dicapai obat-obatan yang masuk ke tubuh.

Akibatnya, virus AIDS sewaktu-waktu akan bisa muncul kembali. Tim peneliti yang dipimpin Dr Kathleen Collins dari University of Michigan melaporkan hasil penelitian ini di jurnal Nature Medicine edisi pekan ini.

Hasil penelitian itu juga menyebutkan, virus HIV juga bisa masuk ke sel-sel sumsum tulang yang pada akhirnya nanti dikhawatirkan akan masuk ke sel-sel darah. Ketika masuk ke sel-sel sumsum tulang, virus itu menjadi tidak aktif.

Akan tetapi, begitu masuk ke sel-sel darah, virus itu bisa aktif kembali dan justru bisa membunuh sel-sel darah yang baru dan berpindah merusak sel-sel yang lain. ”Selama ini obat bisa mengurangi jumlah kematian akibat AIDS, tetapi pasien harus pakai obat sepanjang hidupnya. Jika terapi obat dihentikan, virus bisa kembali muncul. Masih banyak tempat persembunyian yang harus diteliti,” kata Collins.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya ditemukan virus HIV terbukti kerap bersembunyi di sel-sel darah yang disebut macrophages. Jika sumber-sumber infeksi bisa diketahui lebih rinci, pasien AIDS bisa segera menghentikan konsumsi obatnya setelah infeksinya terobati. (AP/LUK)

TKI Informal Ilegal Dilacak

Selasa, 9 Maret 2010 | 08:27 WIB
RIZA FATHONI/HARIAN KOMPAS
Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim gabungan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kepolisian Negara RI melacak penempatan tenaga kerja Indonesia informal ilegal ke Malaysia. Tim ini mengumpulkan data guna mengungkap praktik perdagangan orang yang kerap terjadi di perbatasan.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Abdul Malik Harahap di Kuala Lumpur, Senin (8/3), menyatakan, tim gabungan tersebut telah bertemu Duta Besar RI di Malaysia Da’i Bachtiar. Tim juga dijadwalkan bertemu Pemerintah Malaysia.

Sejak 25 Juni 2009, Indonesia telah membekukan sementara penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) informal sektor domestik ke Malaysia. Langkah ini sebagai bagian dari tuntutan Pemerintah Indonesia untuk merevisi nota kesepahaman perlindungan TKI informal sektor domestik.

Namun, moratorium rupanya tak cukup kuat untuk membendung aliran TKI informal ilegal ke Malaysia. Ribuan pencari kerja tetap berangkat ke Malaysia.

”Kami menemukan ada pelayanan atau penyelesaian-penyelesaian (administrasi) TKI yang (berangkat ke Malaysia) tidak berdokumen di perwakilan. Kami mencari data seperti ini, nanti baru ditindaklanjuti kawan-kawan Polri,” ujar Malik.

Malik menegaskan, pemerintah belum mencabut moratorium penempatan TKI informal sektor pembantu rumah tangga ke Malaysia. Pemerintah kini melacak penempatan TKI informal sektor domestik yang melanggar moratorium.

Selain di kota besar, tim gabungan juga akan mengusut praktik ilegal penempatan TKI sampai ke perbatasan.(HAM)

Selengkapnya bisa dibaca pada laman Kompas

Senin, Maret 08, 2010

Indonesia Jadi Negara Terkorup Se-Asia Pasifik

Senin, 8 Maret 2010

Jakarta, tvOne
Indonesia masuk peringkat negara paling korup di Asia-pasifik. Posisi ini menggeser peringkat pertama yang sebelumnya ditempati oleh Kamboja. Peringkat negara paling korup ini dikeluarkan dalam laporan tahunan Hong Kong-based Political & Economic Risk Consultancy Ltd, seperti dilansir Bloomberg. Penilaian didasarkan atas pandangan ekskutif bisnis yang menjalankan usaha di Indonesia.

Menanggapi kabar ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sudah menjadi komitmen untuk menegakkan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan memiliki kredibilitas baik. Korupsi adalah sesuatu yang ingin diperbaiki dari sisi reputasi manajemen juga institusi. Sayang dalam penerapannya memang tidak mudah.

"Untuk itu kami akan coba mengisi (menyeimbangkan informasi) dengan berita-berita positif tentang komitmen penegakan reformasi di Indonesia," ujar Sri Mulyani usai gelar konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Senin 8 Maret 2010.

Pemerintah, kata dia, terus menjaga pelayanan dan komitmen integritas ini sebagai pejabat publik. Tak hanya kepada institusi atau kementerian di tingkat ekskutif, tapi di lembaga yudikatif dan legislatif lainnya pun juga ikut diseimbangkan.

"Dengan berita-berita seperti itu akan bisa mengimbangi capaian kita semua untuk masing-masing pejabat juga institusi dalam memperbaiki reputasi kinerja yang menurun," kata dia.